Desember 3, 2022
Jawa Tengah
Berita

Banjarnegara Tetapkan Status Tanggap Darurat, 10 Bulan Sudah Ada 342 Kejadian Bencana

BANJARNEGARA – Ratusan bencana telah terjadi di Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu 10 bulan terakhir ini.

Bagi masyarakat Banjarnegara, hal ini seakan dianggap lumrah dan tak mengagetkan.

Sebab, nyaris sebagian besar wilayah Banjarnegara merupakan titik rawan bencana, utamanya yang berada di wilayah pegunungan.

Bahkan pada dua bulan ini, Pemkab Banjarnegara telah menerapkan status tanggap bencana, dimana pada November hingga Desember biasanya intensitas bencana semakin tinggi.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara, rawan terjadi bencana, mulai dari tanah longsor hingga banjir.

Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto mengungkapkan, 73,38 persen wilayahnya merupakan daerah rawan bencana.

Selama kurun waktu dari Januari hingga Oktober 2022 sudah terjadi 342 kejadian bencana.

Seperti tanah longsor, angin kencang, gempa, banjir, dan kebakaran.

“Seperti diketahui bersama, ketika musim hujan turun banyak wilayah yang mengalami bencana tanah longsor,” kata Tri seperti dilansir dari Kompas.com, Jumat (18/11/2022).

Untuk itu, mulai November sampai Desember 2022, Banjarnegara menetapkan tanggap darurat.

Lebih lanjut Tri mengatakan, FPRB yang diinisiasi BPBD Kabupaten Banjarnegara ini menjadi salah upaya penguatan dalam antisipasi dan penanggulangan bencana.

Forum yang beranggotakan berbagai unsur dari organisiasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan relawan ini diharapkan bisa menjadi sarana koordinasi, konsolidasi, serta kerja sama seluruh pihak.

Khususnya, dalam mengkaji, memberikan masukan sebagai rekomendasi dalam pengambilan langkah dan kebijakan penanggulangan kebencanaan.

“Kami harap forum ini dapat melaksanakan tugas secara baik, memberikan manfaat bagi masyarakat serta meminimalisir risiko, dan adanya korban ketika terjadi bencana,” ujar Tri.

Menurut Tri, dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dibutuhkan partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat.